Kriptopedia — Vietnam resmi mengesahkan undang-undang baru yang mengakui legalitas aset digital, termasuk aset kripto, dalam langkah strategis menuju transformasi sebagai pusat teknologi global. Undang-undang yang diberi nama Law on Digital Technology Industry itu disahkan oleh Majelis Nasional pada Sabtu (14/6) dan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
Aturan tersebut menetapkan dua kategori utama untuk aset digital: virtual assets dan crypto assets. Meski keduanya menggunakan teknologi enkripsi untuk validasi dan transfer, keduanya secara eksplisit tidak termasuk dalam kategori sekuritas, mata uang fiat digital, atau instrumen keuangan lainnya.
Langkah ini menempatkan Vietnam sebagai salah satu negara pertama di dunia yang memiliki kerangka hukum khusus untuk industri teknologi digital. Pemerintah kini memiliki mandat untuk merinci ketentuan bisnis, klasifikasi, serta mekanisme pengawasan terhadap aset-aset digital tersebut.
Menjawab Tantangan FATF
Vietnam saat ini berada dalam daftar abu-abu Financial Action Task Force (FATF) sejak 2023 karena kurangnya kerangka hukum yang jelas dalam memerangi pencucian uang melalui aset virtual. Undang-undang baru ini mencantumkan kewajiban perlindungan siber, pengendalian risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal—selaras dengan standar internasional.
Dengan diberlakukannya regulasi ini, Vietnam berharap dapat keluar dari pengawasan FATF dan memperkuat reputasinya sebagai lingkungan yang aman dan teregulasi bagi investor digital.
Dorong Industri Semikonduktor dan AI
Tak hanya mengatur aset digital, undang-undang ini juga memberikan insentif besar-besaran untuk sektor-sektor strategis seperti kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, dan infrastruktur digital. Perusahaan di bidang ini akan mendapatkan insentif pajak, kemudahan penggunaan lahan, serta dukungan riset dan pengembangan (R&D).
“Ini adalah peta jalan bagi Vietnam untuk membangun industri semikonduktor yang komprehensif dan menjadi bagian penting dari rantai pasok global,” ujar Le Quang Huy, Ketua Komite Sains, Teknologi, dan Lingkungan Majelis Nasional.
Dukungan ini mencakup seluruh rantai nilai chip—mulai dari riset, desain, produksi, pengemasan, hingga pengujian. Pemerintah juga mengarahkan dukungan khusus untuk pelatihan dan perekrutan tenaga ahli, khususnya dalam proyek-proyek teknologi utama.
Pendidikan Digital Masuk Kurikulum Nasional
Sebagai bagian dari pendekatan jangka panjang, Vietnam juga mengintegrasikan pelatihan teknologi digital ke dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah daerah diwajibkan mengembangkan sumber daya manusia digital melalui subsidi pelatihan, re-skilling, dan sertifikasi berbasis standar internasional.
Langkah Progresif di Tengah Ancaman Penipuan Kripto
Di tengah upaya legalisasi ini, Vietnam juga tetap waspada terhadap risiko kejahatan digital. Awal tahun ini, polisi Vietnam menggagalkan skema penipuan kripto bertajuk Million Smiles yang mengaku menjual koin bernama QFS (Quantum Financial System). Skema tersebut menipu lebih dari 400 korban dengan nilai kerugian mencapai 30 miliar dong (sekitar Rp18 miliar).
Penegakan hukum ini menjadi peringatan bahwa walaupun kripto kini dilegalkan, perlindungan konsumen dan pengawasan tetap menjadi prioritas.
Menuju Masa Depan Digital
Dengan kerangka hukum baru ini, Vietnam tidak hanya menetapkan regulasi tetapi juga membuka jalan bagi era digitalisasi yang inklusif dan inovatif. Langkah ini dinilai sebagai fondasi penting untuk membangun ekosistem digital yang kuat, berdaya saing, dan terintegrasi dalam ekonomi global.
“Dengan undang-undang ini, Vietnam menunjukkan komitmen nyata untuk menjadi pemain utama dalam revolusi teknologi dunia,” tulis pernyataan resmi pemerintah.
Selalu update dunia Cryptocurrency dan Blockchain bersama Kriptopedia – ikuti kami di Google News sekarang!
